Sekda Ketapang Alexander Wilyo Menyampaikan Gagasan Proyek Perubahan PKN I

Alexander Wilyo, Sekda Ketapang, Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Harrison, Martin Rantan, Ibu Kota Negara, IKN,

PATIH JAGA PATI : Alexander Wilyo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang mendapat perhatian hadirin pada Rabu (20/9/2033) karena gagasan orisinal dan brilian yang dilontarkannya. 

Peristiwa itu terjadi ketika sosok yang juga dikenal sebagai Patih Jaga Pati Laman Sembilan Domong Sepuluh Kerajaan Hulu Aik menjadi pembicara dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LVIII di Graha Wisesa LAN – RI, Jakarta, pada Rabu (20/9/2033).

Pada seminar ini, Pj. Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harrison, M.Kes., serta Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH, M.Sos., juga hadir secara virtual.

Dalam rancangan proyek tersebut, Alexander Wilyo memaparkan topik "Penguatan Harmoni Sosial Melalui Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Ibu Kota Negara (IKN)". 

Dalam presentasinya, Alexander Wilyo menyatakan bahwa harmoni sosial dapat mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat, yang kaya akan keberagaman etnis, agama, dan budaya.

Baca artikel terkait Alexander Wilyo Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat 1 Angkatan LVIII (58) Di Lembaga Administrasi Negara

"Kolaborasi pemberdayaan yang efektif dapat memperkuat harmoni sosial dan menjadi contoh dalam upaya transformasi sosial, termasuk di IKN," ujar Sekda Ketapang, yang biasa dipanggil Patih Alex.

Sekda Ketapang adalah satu-satunya perwakilan dari Kalimantan yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LVIII di Graha Wisesa LAN – RI, Jakarta, tahun ini.

Patih Alex menekankan bahwa kolaborasi pemberdayaan harus melibatkan partisipasi inklusif dari seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan, yang sering menjadi akar konflik, sehingga menciptakan kesetaraan, keadilan, keamanan, dan ketentraman, yang merupakan elemen penting dalam harmoni sosial.

"Konsep Penguatan Harmoni Sosial melalui Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung IKN ini merupakan inovasi yang saya usulkan sebagai sebuah gagasan baru dalam kebijakan daerah dan nasional," jelas Patih Alex.

Baca artikel terkait Daulat Dayak Di Tanah Warisannya: Menyelami Dan Memaknai Tri-Sumpah Patih Jaga Pati

Pj. Gubernur, dr. Harrison, M.Kes., dan Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH., M. Sos., memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap gagasan Sekda Ketapang. Mereka berharap bahwa Rancangan Proyek Perubahan tersebut dapat menjadi kunci dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan di Kalimantan Barat.

Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH, M.Sos., bahkan mengungkapkan harapannya agar gagasan dari Sekda Ketapang dapat menjadi dokumen kebijakan bagi Pemerintah. Ia juga berharap agar gagasan ini mendapat prioritas dari Presiden RI dalam mendukung kelancaran pembangunan dan berkelanjutannya IKN.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I
Sekadar untuk diketahui bahwa Sekda Ketapang adalah satu-satunya perwakilan dari Kalimantan yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LVIII di Graha Wisesa LAN – RI, Jakarta, tahun ini.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I adalah program pelatihan struktural untuk kepemimpinan madya, yang diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi atau non-ASN, yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti PKN Tingkat I.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta sehingga mereka dapat memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya. 

Kompetensi yang ditekankan dalam Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I adalah berbagai kemampuan yang menjadi syarat seorang pemimpin masa kini. Di antaranya adalah kepemimpinan kolaboratif, yang mencakup pengembangan kapasitas kepemimpinan kolaboratif, kemampuan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam menangani isu kebijakan nasional yang strategis.

Selain itu, ditekankan pula kemampuan memimpin pada pencapaian tujuan kebijakan lintas instansi/sektor dengan mempertimbangkan etika dan integritas kepemimpinan, berpikir holistik, serta pengelolaan perubahan yang tepat. (Thomas Tion)



LihatTutupKomentar
Cancel