Dinasti Politik ala Jokowi : Era Pemilihan Langsung, Masih Adakah "Dinasti Politik"?

Dinasti politik dan politi dinasti, dalam praktiknya sepanjang sejarah, tidak selalu: buruk. 

PATIH JAGA PATI : Jokowi sedang membangun sebuah dinasti politik? Dengan cara bermain politik dinasti. Suatu gerakan diam, sebenarnya. Tak terduga sebelumnya.

Setidak-tidaknya demikianlah narasi yang dibangun. Untuk melawan. Sekaligus menghadang "langkah raja" dalam papan catut politik.

Namun, masih adalah "dinasti politik" di era pemilihan langsung oleh rakyat? Bisa jadi, itu hanya bagian dari permainan politik, yang dimainkan lawan. 

Lampu sen ke mana belok ke mana

Kata orang, "memberi lampu sen ke kanan, tapi beloknya ke kiri!"

Jika melihat seperti itu, di jalan, kata orang, "Dasar ibu-ibu!" Artinya, maklum saja. Yang lain mengalah. Agar sama-sama selamat, di jalan bersama!

Ini adalah sebuah tindakan yang menarik perhatian banyak orang. Sejak Gibran dideklarasikan menjadi Wapres Prabowo, muncul badai politik di tanah air. 

Baca Nepotisme Dalam Politik: Baik Atau Tidak? Jangan Jawab Sebelum Membaca Ini! (1)

Panik, tidak menduga
Setidak-tidaknya, sebuah the ruling party dibuat panik. Seklaigus tidak menduga politik secepat ini berdinamika. 

Kalkulasi meleset. Jawa Tengah, yang tadinya telah dikalkulasi sebagai lumbung Ganjar-Mahfud, sontak berubah. 

Kemunculan pasangan pres dan wapres 2024 kombinasi tua-muda, mewacanakan 2 isu besar saja: 

1. kelanjutan megaproyek IKN dan 
2. masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Setidaknya, itu inti-pesan yang ditangkap dari deklarasi pasangan Prabowo-Gibran. 

Baca Dayak Tidak Dari Mana Pun, Melainkan Asli Borneo

Tak ayal lagi. Kemunculan pasangan ini adalah ibarat "Sudden death" bagi --terutama pasangan yang kedua melakukan deklarasi. 

Bukan ad hominem
Survei menunjukkan. Bahwa tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi: baik. Nawa cita, program kerja yang ditawarkannya untuk odel pembangunan Indonesia yang mulai dari pinggiran, terlaksana baik sesuai cita-cita. Dari Kalimantan hingga Papua, rakyat puas.

Oleh sebab itu, menyerang Jowok dengan argumen ad hominem. Artinya menyerang watak dan orang, jadi tidak mempan. Maka jalan satu-satunya melemahkan Jokowi dan kubu yang mendukungnya saat ini adalah dengan: adu kinerja dan adu program.

Baca Tjhai Chui Mie : Pesona Perempuan Hakka Walikota Singkawang

Kubu yang merasa diuntungkan dan yang dirugikan

Biasalah. Dalam satu tindakan, kadang tidak bisa untuk memuaskan semua pihak. Terutama jika kepentingannya berbeda. 

Asta Cita yang diusung pasangan PS - GR, menjadi kekuatan di dalam meneruskan Nawa Cita. Kubu inilah yang mendapat "durian runtuh". Ibarat main golf, bolanya tinggal tiup, masuk hole. Karena memang telah dipukul pada tiang pancang dekat dengan lubang!

Maka sebenarnya kubu yang merasa paling dirugikan dengan "belok arah" politik Jokowi adalah yang memberinya label "petugas partai". Kubu inilah yang meradang. Dengan sejumlah argumen, versi, dan sudut pandangnya tentu saja.

Figur "tua" dikenal loyalis Jokowi, bela-negara, pengawal NKRI. Figur muda akan menggerus nyaris semua suara anak milenial. 

Praktis meraup sekitar 20% pendukung pasangan pertama deklarasi, yang mengusung perubahan. Nyali perubahan ada dalam figur wapes termuda ini, dan kaum milelial merasa "aku bingits!".

Baca Dinasti Kim Di Korea Utara: Garis Darah Gunung Paektu (2)

Pasangan pres dan wapres pertama yang dideklarasi, yang disebut-sebut off side, sepertinya sepi dari wacana dan pokok perhatian. Hal itu karena mereka mengusung tagline "perubahan". Padahal, survei membuktikan 80% rakyat Indonesia PUAS dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Jadi, apanya yang "diubah"? Dilanjutkan, ya! Sementara mayoritas rakyat Indonesia ingin kinerja, dan program Jokowi dilanjutkan? Gak masuk logika sama sekali.

Tiga respons

Bukan hanya itu! Muncul setidaknya 3 respons: mencibir (kemudian menolak), skeptis, dan mendukung.

Toh Media kita ini tak tinggal diam.Turut larut dalam merenpos tindakan politik "Pak Lurah". Betapa pun, ini bukan hanya riak politik hari ini dan 2024. Melainkan juga menentukan masa depan bangsa dan negara.

Baca Jas Merah Bung Karno Yang Kerap Disalah-Kutip Pakar Sekalipun

Kejutan politik seperti Prabowo-Gibran sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024-2029 adalah sebuah peristiwa yang memengaruhi dinamika politik di negara Pancasila. 

Munculnya pasangan ini memunculkan berbagai pandangan dan tanggapan yang beragam dari masyarakat dan pengamat politik.

Dinasti politik: tidak selalu buruk
Dalam beberapa kasus, politik dinasti dan nepotisme dapat bermanfaat jika anggota keluarga yang terlibat dalam politik memiliki rekam jejak yang baik dan kompeten. 

Contoh-contoh politik dinasti di Amerika Serikat dan Korea menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, praktik tersebut dapat memberikan kestabilan dan kontinuitas.

Namun, politik dinasti dan nepotisme juga dapat menjadi negatif jika mengarah pada ketidakadilan, korupsi, atau monopoli kekuasaan. 

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa sistem politik tetap transparan, adil, dan demokratis.

Politik pada dasarnya adalah tentang distribusi kekuasaan dan sumber daya di masyarakat. 

Jokowi, si anak pintar, menuggu momentum yang pas untuk bertindak. Si anak tidak lagi digendong dan dibopong, lincah dan pandai melebihi ibunya, yang makin uzur. Maka Pak De, seorang maestro politik, memainkan permainan politik dengan cermat.

Menurut pandangan Harold Dwight Lasswell, politik adalah menjawab pertanyaan "Who Gets What, When, How." 

Ini mencakup aktor politik, alokasi sumber daya, waktu, dan metode yang digunakan dalam politik.

Pandangan politik Laswell ini menyoroti beberapa konsep utama:

1. Who (Siapa): Pertanyaan ini merujuk pada aktor-aktor politik atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses politik. Ini mencakup pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, dan individu-individu yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik.
2. Gets What (Apa yang Didapatkan): Ini mengacu pada alokasi sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Politik adalah cara untuk menentukan siapa yang mendapatkan akses ke sumber daya dan manfaat sosial. Ini termasuk keputusan tentang anggaran, kebijakan, dan distribusi kekayaan.
3. When (Kapan): Ini berkaitan dengan waktu dan urutan peristiwa politik. Kapan keputusan diambil, kapan kebijakan diberlakukan, dan kapan perubahan politik terjadi adalah bagian penting dari analisis politik.
4. How (Bagaimana): Ini berfokus pada metode dan proses yang digunakan dalam politik. Bagaimana keputusan dibuat, bagaimana pengaruh politik dijalankan, dan bagaimana konflik diatasi adalah pertanyaan yang penting.

Dalam pandangan Laswell, politik adalah tentang distribusi kekuasaan dan sumber daya di masyarakat. Ia memandang politik sebagai proses yang melibatkan komunikasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan. 

Definisi Laswell ini telah menjadi kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis berbagai aspek politik dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas.

"Jatah" Prabowo
Ingatan massa publk tentu masih menyimpan kata-kata Jokowi ini, 

"Kali ini (2024) jatahnya Pak Prabowo!"

Maksud Pak De, setelah dirinya maka giliran Prabowo menjadi presiden. Setelah purnawirawan jenderal *** berkali-kali mencoba, dan berusaha, tapi gagal maning gagal maning duduk di singgasana kepredisenan.

Baca Lidya Natalia Sartono: Muda Tak Jadi Hambatan

Seperti syair lagu Pance, yang sering dinyanyikan waktu karoke: 3 kali mencoba. Prabowo melakukan nasihat itu. Siapa tahu kali ini sukses?

Isyarat Jokowi ini, entah tidak mau tahu, atau sengaja, dicuekin "si ibu". Bahkan menyodorkan pilihannya, secara cukup otoriter.

Dalam banyak kesempatan, si ibu kerap mengerdilkan bahkan terkesan kurang menghargai Jokowi, sebagai presiden. 

Selain itu, publik menangkap hal ini: Yakni adanya dendam kesumat politik, yang tidak pernah ingin rekonsiliasi. 

Padahal, Indonesia memerlukan rekonsiliasi. Bahu-membahu. Serta berholopis kuntul baris, tanpa pandang sekat dan golongan, sebagai bangsa, untuk menjadi sebuah negara maju dan beradab. 

Maka apa yang dipertontonkan si ibu, dianggap bukan pendidikan politik yang baik! Sedemikian rupa, sehingga begitu ada kans untuk memilih yang "lebih", di mana tadinya tidak kepikiran, kini menjadi pilihan utama.

Itulah kemunculan Prabowo-Gibran!

Suatu serangan mendadak. Tak terduga sama sekali. Dari racikan permainan politik-dinasti Jokowi.

Baca Damang Batu Dan Pertemuan Tumbang Anoi 1894

Jokowi menunggu momentum
Maka Jokowi, si anak pintar, menuggu momentum yang pas untuk bertindak. Si anak tidak lagi digendong dan dibopong, lincah dan pandai melebihi ibunya, yang makin uzur.

Maka Pak De, seorang maestro politik, memainkan permainan politik dengan cermat. 

Dia menguasai seni komunikasi dan tahu kapan harus berbicara, mendengarkan, tertawa, dan memanfaatkan momen yang tepat. 

Dalam kalkulasinya, dia mempertimbangkan dua putaran dalam permainannya, dan yang menarik, dalam putaran kedua, semua pihak sama-sama menang.

Penting untuk diingat. Bahwa dalam demokrasi, hak untuk memilih dan dipilih adalah hak setiap warganegara. Dan permainan politik belum dimulai sepenuhnya. 

Perbedaan pendapat dan persaingan adalah bagian alami dari proses politik. Adalah penting untuk memahami bahwa pemilihan adalah hak dan tanggung jawab warganegara. 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK): Membuka kran peran kaum muda
Putusan MK kita sama-sama telah mafhum. Meski ekstra-kontitusi, ia sah. Mengapa? Sebab: menguji norma, bukan orang.

Anak-anak milenial dan generasi Z melihatnya sebagai kesempatan terbuka untuk mereka juga.

Maka kini anak-anak muda telah merasa menemukan "dunia"-nya.

(Rangkaya Bada)