Pembelajaran dan Pencerahan dari Prof. Jimly : Wawancara Mendalam Rosi
Prof. Jimly Asshiddiqie. Sumber: Kompas TV. |
PATIH JAGA PATI: Jimly Asshiddiqie dikenal sebagai seorang yang netral menyikapi permasalahan politik, termasuk Pilpres 2024. Jika masuk ke tahapan keputusan berkekuatan hukup tetap, dan memenuhi proses hukum, Jimly bilang: sah.
Dalam wawancara mendalam wartawan senior Rosiana Silalahi dengannya, Jimly memberikan perspektif segar tentang sengketa hasil Pilpres yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jimly menekankan pentingnya menghormati keputusan MK sebagai bagian dari proses demokrasi. Selain mengajak kita memandang segala proses dan dinamika di MK sebagai pembelajaran politik.
simak [FULL] Pilpres Dituding Curang, MK Panggil 4 Menteri Jokowi. Apa Kata Jimly Asshiddiqie? | ROSI
Pembelajaran politik
Menurut Jimly, yang terpenting bukanlah soal menang atau kalah dalam Pilpres, melainkan bagaimana kita belajar dari proses tersebut untuk memperkuat demokrasi. Jimly menggarisbawahi bahwa pembelajaran ini merupakan bagian dari proses jangka panjang dalam memperkuat fondasi demokrasi kita.
Dalam konteks Pilpres 2024 yang dituding curang dan menyebabkan MK memanggil empat menteri dari pemerintahan Jokowi, Jimly menyoroti perlunya keadilan dan transparansi dalam proses hukum tersebut.
Namun, pada akhirnya, Jimly menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh MK harus dihormati oleh semua pihak sebagai bentuk kedewasaan dalam menjalankan sistem demokrasi.
"Terlepas dari siapa pemenangnya, kenyataannya adalah semua Paslon melakukan kecurangan," tegas Jimly.
Dalam konteks pernyataan ini, Jimly mungkin ingin menyampaikan bahwa praktik kecurangan atau pelanggaran terhadap aturan dalam konteks Pilpres tidak bisa dilepaskan dari satu Paslon atau pihak tertentu saja. Hal ini menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam menggelar pemilihan yang bebas dan adil.
Jimly kemungkinan akan menekankan pentingnya mengatasi kecurangan dan memperbaiki sistem agar pemilihan berikutnya dapat berjalan lebih baik dan lebih transparan. Ini mungkin juga merupakan panggilan untuk menegakkan aturan dan hukum secara adil dan tegas, serta untuk menekankan perlunya integritas dan tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat dalam proses demokratis seperti Pilpres.
Sulit buktikan TSM di Pilpres
"Untuk Pilpres, sulit untuk membuktikan adanya Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) kecurangan," kata Jimly.
Pernyataan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam membuktikan kecurangan yang terorganisir secara sistematis dan meluas dalam konteks pemilihan umum, terutama Pilpres yang melibatkan jutaan pemilih dan proses yang kompleks.
Jimly menjelaskan bahwa untuk mengklaim adanya TSM kecurangan, diperlukan bukti yang kuat dan menyeluruh yang menunjukkan pola kecurangan yang terorganisir dan meluas dalam seluruh proses pemilihan. Hal itu meliputi bukti-bukti seperti manipulasi data, pelanggaran aturan yang terkoordinasi, atau intervensi yang terstruktur dari pihak-pihak tertentu.
Meskipun sulit untuk membuktikan TSM kecurangan, Jimly kemungkinan akan menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam proses pemilihan serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam skala besar di masa depan.
- Rangkaya Bada